[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, angkat bicara terkait pembangunan flyover di kota Bandarlampung yang berada diatas jalan nasional. Menurut Gubernur Ridho, pembangunan tersebut selain belum memiliki izin juga bahkan belum ada feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED).


“Setau saya, flyover kota itu belum ada FS dan DED-nya. Izin dari Kemenhub dan dari Kementerian PU. Dan terkait aset jalan nasional, gubernur sebagai perwakilan pusat didaerah punya tanggung jawab,” tegasnya.


Mengenai pelebaran jalan dan pemangkasan pohon dimedian jalan, menurut Gubernur itu merupakan aset pemkot. “kalau itu punya pemkot. Tapi kalau jalan nasional milik pusat, dan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah terus memonitor situasi,” pungkasnya.


Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus bermanuver untuk mengurai arus lalulintas yang kian padat dari waktu ke waktu. Pembangunan fly over dinilai sebagai salah satu jurus andalan. Untuk itu, pemerintah Kota Tapis Berseri, Mei besok mulai pembangunan jalan layang Jalan ZA Pagaralam.


Walikota Bandarlampung Herman HN mengatakan, kepastian tahap pembangunan jalan layang akan dilakukan awal bulan Mei. Saat ini tanam tumbuh yang berada di calon lokasi fly over sudah mulai ditebangi.


“Dan beberapa hal lain untuk menunjang dan memudahkan pengerjaan juga telah dilakukan,” ujar Herman HN.


Proses pelebaran jalan yang menjadi bagian dalam proses pembangunan jalan layang, dia menjelaskan, sudah dilakukan. Antara lain pembongkaran tembok pagar kantor Puskesmas Kedaton dan makam keluarga.


Selain itu Herman mengaku, telah meminta pekerja untuk segera menyelesaikan pembongkaran. Tahap berikutnya adalah membangun pagar baru sesuai badan jalan yang telah dilebarkan.


“Saat pembangunan berjalan, tidak akan ada penutupan ruas jalan Pengendara bisa melintasi bagian pinggir jalan,” tandasnya.(ZN)

Posting Komentar

  1. M Sukri Nawawi30 Maret 2017 15.53

    Azaz manfaat bisa menomor duakan izin izin yang menghambat pembangunan demi kepentingan rakyat, karena peraturan sesungguhnya dibuat demi kepentingan rakyat juga, kalau tujuannya sama kenapa tidak. Semua pemimpin harusnya mengedepankan kepentingan rakyat banyak, jangan mempertahankan sesuatu yang tidak jelas kepentingan siapa???

    Lihat hasil pembangunannya fly over gajah mada Antasari .... Telah berhasil mengurai kemacetan, semua orang berfikir untuk liwat Antasari gajah mada ketika jam sibuk karena pasti macet , tapi sekarang orang sengaja mencari jalan itu karena pasti tidak macet.

    Wassalam.

    BalasHapus