Sekdaprov Lampung Sutono saat menghadiri pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan. (Foto : Humas)
Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  saling bersinergi dalam menjalankan program - program untuk  membantu kesejahteraan masyarakat Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  Sutono pada acara pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan dengan tema "menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membangun optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" di The 7th Hotel  Bandarlampung, Rabu (01/02).

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 8 prioritas pembangunan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pembangunan wilayah,  meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,  meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan,  pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah,  mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan  daya saing UMKM,  melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan aparatur, mendukung stabilitas Kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

"setidaknya akan terdapat 3 (tiga) rencana strategis Pemerintah Daerah yang mampu berjalan dengan baik apabila Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku Jasa Keuangan di Provinsi Lampung saling bersinergi terkait peningkatan infrastruktur daerah, pengembangan pertanian dan kelautan serta meningkatkan daya saing UMKM" Kata Sutono.

Lebih lanjut,  Sutono menyampaikan dengan adanya kerjasama ini diharapkan kedepannya akan mendapatkan capaian yang lebih baik  serta memberi manfaat yang besar untuk masyarakat dan Provinsi Lampung.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Untung Nugroho menyampaikan bahwa akan lebih mengoptimalkan program - program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Lampung seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Selain itu, untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Provinsi Lampung, maka OJK Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)" Kata Untung.

"kami akan memastikan kerjasama ini mampu berjalan dengan baik" Tambah Untung.
Untuk itu,  Untung Nugroho menghimbau para pimpinanan jasa keuangan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kredibilitas.

Diinformasikan Kepala Biro Humas dan Protokol BAYANA,  dalam rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Yeane Irma Ningrum, Karo perekonomian Provinsi Lampung Lukmansyah, Perwakilan Bappeda Rinfayanti, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Noviar, Para Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Lampung. (rls)

Posting Komentar