Fadli Zon
Jakarta,-Menyambut Hari Pers Nasional 2017, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyoroti aturan Dewan Pers yang memverifikasi. Dia bilang, aturan itu seperti era Orde Lama yang membelenggu kebebasan pers.

Fadli Zon mengkhawatirkan kembalinya kita seperti masa orde baru dengan keluarnya kebijakan Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap media-media di Indonesia yang berakibat kebebasan pers terbelenggu.

"Saya kira, sertifikasi seharusnya membuat satu aturan tidak boleh tiba-tiba muncul dan tenggelam karena kebebasan pers kan bagian dari era reformasi. Kita tidak mau mengembalikan model zaman dulu (Orba) karena ini rezim yang mengendalikan media," tegas Fadli Zon.

Fadli menyadari akhir-akhir ini banyak muncul hoax (berita bohong) yang masif. Apalagi saat ini teknologi terus berkembang dan semakin canggih, salah satunya lewat media sosial.

"Selama pers itu tidak memberitakan berita-berita hoax seharusnya dibebaskan karena kan tentu berstrata," ujar politikus Partai Gerinda tersebut.

Dewan Pers dikabarkan telah memberikan verifikasi kepada 77, sebelumnya 74 perusahaan pers yang dinyatakan lolos verifikasi. Proses tersebut akan terus dilakukan karena di Indonesia terdapat ribuan media massa. Verifikasi media massa yang menjadi bahan perbincangan belakangan ini adalah hasil tindak lanjut dari Piagam Palembang tahun 2010.

Namun dia berharap pers dapat menjadi bagian dari demokrasi yang mencerahkan dan mampu mencerdaskan bangsa.

"Pers dan demokrasi seperti dua sisi mata uang dan demokrasi akan maju kalau pers menjadi bagian yang demokratis, selain itu juga sebagai check and balances, mampu menyajikan berita secara objektif dan berimbang," jelas Fadli baru-baru ini.

Di era demokrasi ini, lanjut Fadli, pers memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan.

"Yang utama pers harus bebas dari pengaruh kelompok dan kekuasaan, dan jangan sampai kehilangan objektivitasnya," katanya.

Sementara Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengapresiasi peranan pers dalam pemberitaan yang menciptakan situasi kondusif di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Pers telah membantu kami untuk menciptakan situasi kondusif khususnya di Jakarta," kata Iriawan di Jakarta Kamis (9/2).

Iriawan mengucapkan Hari Pers yang jatuh pada 9 Februari memiliki peranan penting membantu keamanan dan ketertiban umum di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Iriawan juga menyinggung dukungan media melalui pemberitaan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Iriawan berharap media meningkatkan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan pilkada berjalan tanpa gangguan.

Polisi jenderal bintang dua itu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berita bohong (hoax) yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti.

"Lama-lama orang juga akan muak dikasih informasi hoax karena tahu itu tidak benar," ujar Iriawan.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu telah memerintahkan anggota Polda Metro Jaya guna menyelidiki peredaran berita hoax.

Iriawan menambahkan berita resmi pasti akan disampaikan secara formal melalui lembaga berwenang. "Sekali lagi masyarakat sudah pintar dan tidak mudah diadu domba," tutur Iriawan.(dbs)

Posting Komentar