Lampung Utara : Paripurna rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2017 kembali dilanjutkan, Selasa (1/11/2016), di Gedung Utama DPRD Lampung Utara, Jalan Soekarno-Hatta.

Sebelumnya, Senin (31/10/2016) kemarin, Ketua DPRD Rahmat Hartono menskor Rapat Paripurna  KUA-PPAS tentang penyampaian Keterangan Bupati.

Hari ini, Rapat Paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda  mendengarkan pandangan umum Fraksi yang ada di DPRD Lampung Utara.

Paripurna dihadiri 30 anggota dari 45 anggota dewan serta Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo, Forkopimda dan jajaran Pemerintahan.



Rapat dipimpin Ketua DPRD Rahmat Hartono, didampingi Wakil Ketua I Arnol Alam, dan Wakil Ketua II Yusrizal.
Meski sempat di warnai interupsi saat akan memulai Rapat Paripurna, namun tetap berlangsung lancar dan tertib.
Interupsi sendiri bermula dari ketidak hadiran Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

" Interupsi Pimpinan. Kenapa dalam paripurna hari ini, tanpa kehadiran Bupati," Ucap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega.

Ketua DPRD Rahmat Hartono langsung menyambut interupsi itu dan menegaskan bahwa Wakil Bupati, Sri Widodo telah mewakili Pemerintah.




" Walau Bupati tidak hadir, Wakilnya (Sri Widodo) ada. Dan, bisa dilanjutkan," katanya yang diamini politisi lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan arah kebijakan pada tahun anggaran 2017 ini lebih berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro.

 " Itulah beberapa usulan yang disampaikan dalam pandangan kami (PDIP)," ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Jupi.



Sementara, Fraksi Partai Demokrat meminta agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membahas program-program kerjanya di setiap Komisi yang ada di DPRD dapat menghadirkan secara langsung Kepala SKPDnya. 

" Pokoknya dalam setiap pembahasan harus dihadiri Kepala SKPDnya tanpa di wakili," tandas Juru Bicara Partai Demokrat, Joni Bediyal.(advetorial/rasid)

Catat Ulasan