Bandar Lampung : Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Aris Merdeka Sirait meminta aparat hukum dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk menindaklanjuti kasus eksploitasi siswa pada pelantikan DPW Nasdem Lampung, Sabtu 8 Oktober 2016 lalu.
Dikatakannya, pelantikan partai yang melibatkan anak di bawah umur tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, oleh sebab itu Pemprov Lampung jangan hanya berdiam diri jika Pemkab Lamteng cenderung enggan menyikapi permasalahan tersebut.
” Pemprov Lampung juga harus tegas jangan hanya diam, kalau memang pemangku kepentingan yang ada di Lamteng enggan mengambil sikap seharusnya Pemprov dan institusi terkait tegas, ini kan persoalan masa depan pendidikan anak,” katanya, Jum’at 14 Oktober 2016.
Orang tua siswa,imbuhnya, agar tidak merasa takut untuk melaporkan masalah eskploitasi terhadap ribuan pelajar di Lamteng itu dan sudah menjadi kewajiban wali murid untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum.
” Orang tua yang akan melaporkan hendaknya jangan takut, kami akan mendukung wali murid yang merasa hak anaknya untuk memperoleh pendidikan sebagai mana yang diatur dalam undang-undang, ini kan sama saja kepala sekolah menghalangi hak anak untuk belajar dengan memaksakan mengikuti pelantikan itu,” tegas aktivis anak. (R)


Catat Ulasan